ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS NOMOR 1656/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan
yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Salah satu kasus
TPPO yang menarik perhatian adalah perkara Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn
yang melibatkan terdakwa Rudi Syafril Lubis. Permasalahan utama dalam
penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus
perkara TPPO tersebut, serta putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam
perkara TPPO, sekaligus mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan asas�asas fundamental dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data
utama berasal dari bahan hukum primer, berupa putusan pengadilan dan undang�undang yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan tindak pidana
perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Namun, berdasarkan analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seharusnya dakwaan yang digunakan terhadap
terdakwa bersifat kumulatif, mencakup pula pelanggaran terhadap Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Asas
Hukum, Dakwaan Kumulatif