PENGHAPUSAN KHITAN BAGI PEREMPUAN PADA PASAL 102 HURUF A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Penghapusan Khitan Perempuan Pemerintah Nomor 28 Tahun dimana pada pasal
102 huruf A disebutkan bahwa menghapus praktik sunat/khitan Perempuan. Maka
timbul permasalahan dimana dengan adanya peraturan pemerintah ingin
menghapus atau melarang adanya praktik sunat/khitan bagi Perempuan sedangkan
dalam Keputusan fatwa MUI dan literatur fikih tidak ditemukan satupun ulama
mazhab fikih yang mu'tabar melarang praktik khitan perempuan. Inilah yang
melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian. Metode penelitian hukum
empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan permasalahan bagaimana
pengaturan khitan bagi perempuan dalam hukum Islam dan bagaimana
penghapusan khitan bagi perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 ditinjau dari hukum Islam. Pengaturan khitan bagi perempuan dalam hukum
Islam secara eskplisit tidak disebutkan didalam Al-Qur’an akan tetapi dalam
beberapa hadis ada anjuran untuk berkhitan begitu juga dengan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 tentang hukum pelarangan khitan
terhadap perempuan. Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama mempunyai
pandangan tersendiri mengenai praktek kihtan bagi perempuan jika penghapusan
khitan terhadap perempuan dilakukan secara total maka Majelis Ulama Indonesia
dan Nahdlatul Ulama menolak Pertauran Pemerintah tersebut, penghapusan praktik
khitan tersebut ditujukan untuk pelaksanaan khitan yang dilakukan secara
berlebihan.
Kata Kunci: Penghapusan, Khitan, Perempuan, Hukum Islam.