PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT HABISNYA JANGKA WAKTU SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BENGKULU (Studi Kasus di Jalan KZ Abidin)

Hak Guna Bangunan (HGB) diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu peristiwa yang menimbulkan persoalan mengenai status hukum
penguasaan HGB yang telah berakhir jangka waktu penguasaannya adalah kasus
yang dialami oleh pedagang selaku pemilik SHGB di jalan Kz Abidin, Pasar
Minggu Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Perjanjian Bangunan antara
Pemerintah Kota Bengkulu dengan PT. Wira Harapan Jaya, diketahui bahwa HGB
tersebut berakhir pada tahun 2022. Sehingga pasca berakhirnya HGB tersebut
Pemerintah Kota Bengkulu berencana akan memperpanjang sewa bangunan
rumah toko tersebut kepada pihak lain karena HGB tersebut sudah seharusnya
kembali ke Pemerintah Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan
bersifat empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian non doktrinal, Hasil dari
penelitian ini adalah faktor- faktor yang menyebabkan pemilik SHGB tidak bisa
memperpanjang SHGB di Kota Bengkulu ialah adanya pandemi covid-19 pada
tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar untuk pemilik SHGB dan
Terbitnya Surat Keputusan Nomor 800/198/DISPENDAGRIN/V/2024 Tentang
Pemblokiran Penghentian dan Tidak Menerima Pengajuan Pembuatan Sertipikat
Hak Guna Bangunan di KZ Abidin I dan II. Serta upaya yang dilakukan
Melakukan Pendekatan Win-Win Solution atau Bernegoisasi ( Non Litigasi) dan
Menerapkan Kebijakan Dari DISPENDAGRIN Mengenai Uang Sewa Tanah
Sesuai Dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sehingga diperlukan membuat
sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memantau progres permohonan
perpanjangan HGB mereka melalui platform online, serta memastikan bahwa
prosedur tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata kunci : Hak Guna Bangunan, Sertipikat, Pemerintah Kota Bengkulu