PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN REKLAME DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif
terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode yuridis empiris untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
efektivitas sanksi yang diterapkan oleh pemerintah kota terhadap penyelenggara
reklame yang tidak mematuhi peraturan perizinan. Data yang diperoleh
menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, masih banyak
penyelenggara reklame yang mendirikan iklan tanpa izin resmi, terutama menjelang
Pemilu 2024. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 120
reklame berukuran besar yang tidak berizin dan hanya 209 reklame yang memiliki
izin di Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan
hukum oleh pihak berwenang, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DPUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hambatan dalam
penerapan sanksi administratif meliputi faktor eksternal seperti kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin reklame dan faktor internal seperti
koordinasi yang kurang efektif antara instansi terkait. Penelitian ini menyarankan
perlunya peningkatan sosialisasi mengenai peraturan perizinan reklame, serta
penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara
reklame terhadap peraturan yang ada.
Kata Kunci: Sanksi administratif, Izin reklame, Kota Bengkulu, Penegakan
hukum, Peraturan perizinan.