PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN EMPAT LAWANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten
Empat Lawang berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012, dengan fokus
pada hambatan implementasi, seperti keterbatasan kewenangan daerah, sumber
daya, dan administrasi keuangan. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif
analitis digunakan untuk mengumpulkan data melalui studi literatur, analisis
dokumen, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum kurang optimal akibat
terbatasnya panduan pelaksanaan, ketiadaan lembaga yang terakreditasi, serta
kurangnya perhatian pada kearifan lokal. Penelitian ini menyarankan perlunya
pedoman fasilitasi akreditasi dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh
pemerintah daerah dan pengaturan yang jelas mengenai administrasi keuangan
bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan, sebagai upaya
perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).
Kata Kunci
:
Pelaksanaan Bantuan Hukum, Peraturan Daerah, Masyarakat
Miskin.