PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasca berlakunya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, perlu dianalisis
terkait penerapan dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, 1) Perbedaan dan persamaan pengaturan
substansi ketentuan disiplin PNS berdasarkan Peraturan Disiplin PNS yang baru
dengan yang lama terletak pada perubahan terkait konsepsi jenis hukuman disiplin
penambahan ketentuan larangan PNS melakukan pungutan di luar ketentuan, tidak
mengatur ranah pidana secara eksplisit. Terkait jenis hukuman disiplin tingkat
sedang dan berat, Terdapat penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang
berwenang menghukum, 2) Penerapan sanksi atas pelanggaran Disiplin PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010
telah dapat dilakasanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk
jenis hukuman displin ringan, sedang, dan berat begitupun juga dengan PP Nomor
94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan
berkurangnya pelanggaran disiplin PNS. 3) Hambatan dalam penerapan sanksi
terhadap pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 yaitu
terdapat hambatan yang bersifat eksternal dalam pembentukan tim pemeriksa
membutuhkan waktu yang lama, serta dibuat setiap ada kasus, berbeda dengan PP
Nomor 53 Tahun 2010 yang dibuat 1 kali untuk satu tahun dan unsur anggota
yang hadir saat pemeriksaan bukan orang yang berkompetensi serta Hambatan
yang bersifat Internal terkait dengan pejabat yang berwenang menjatuhkan
hukuman, tidak mempertimbangkan antara kesesuaian jenis pelanggaran dengan
hukuman disiplin serta kurangnya Pengawasan, dan kurang tegasnya sanksi yang
diberikan.
Kata Kunci: Peraturan, Disiplin PNS, Implikasi Hukum