PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penegakan Hukum dalam lingkup Desa di Provinsi Bengkulu lebih berfokus
dalam pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa,
sehingga Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Pengurus
Badan Usaha Milik Desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Desa
belum maksimal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
dan Aparat Penegak Hukum sebab terdapat hambatanhambatan dalam penegakan
hukumnya. Tujuan penelitian ini: (1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana
korupsi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, (2) apakah
menjadi hambatan dan upaya menangulangi hambatan penegakan hukum tindak
pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis
penelitian termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). Bahwa
penegakan hukum tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di
Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan dua cara yaitu sarana non penal dan
sarana penal. (2) Bahwa Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
pada BUMDesa berasal dari Faktor Hukumnya Sendiri yakni belum ada peraturan
yang jelas tentang kewenangan dari Pengurus BUMDesa khususnya Pelaksana
Operasional dan belum diatur secara jelas kedudukan BUMDes dan Faktor
masyarakat, yakni kurangnya kesadaran hukum masyarakat setempat sehingga
masyarakat apatis untuk mengawasi dan melaporkan perbuatan melawan hukum
yang terjadi di BUMDesa. Terkait hal tersebut upaya menangulangi hambatan
penegakan hukum tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten
Bengkulu Utara, yaitu meningkatkan koordinasi antara Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten
Bengkulu Utara dan Aparat Penegak Hukum melakukan penyuluhan hukum
kepada Perangkat Desa, Pengurus BUMDesa dan Masyarakat Desa..
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Badan Usaha Milik Desa.