PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu)

Penelitian ini bertujuan untuk yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu sebagai asset manager. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan teori yang digunakan yakni Teori Manajemen oleh Robbins and Coulter, dan Henry Fayol. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pada aspek perencanaan KPKNL Bengkulu menetapkan target PNBP-nya berdasarkan usulan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menerapkan strategi diskon kepada penyewa dan sosialisasi kepada satuan kerja, namun kendala muncul karena kurangnya tindak lanjut atas persetujuan pemanfaatan BMN, yang berpotensi mengurangi pencapaian PNBP di KPKNL. Selanjutnya pada aspek pelaksanaan, Pemanfaatan BMN di Provinsi Bengkulu hanya terwujud dalam bentuk sewa karena kurangnya investor, pembayaran PNBP dilakukan secara efisien melalui aplikasi SIMAN sesuai PMK No. 115 tahun 2021, tanpa masalah pembayaran atau denda yang dilaporkan. Kemudian pada aspek pertanggungjawaban, pelaporan dilakukan melalui aplikasi SIMAN oleh satuan kerja yang menyewa, meskipun tidak diwajibkan, karena merupakan indikator kinerja KPKNL, namun banyak satuan kerja mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Dan terakhir pada aspek pengawasan, KPKNL tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan PNBP sebagai asset manager, namun memiliki peraturan pengawasan dan pengendalian BMN dari PMK 207 tahun 2021, serta melakukan wasdal untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan BMN di satuan kerja, meskipun masih ada kendala dalam penyampaiannya, dan melakukan evaluasi tahunan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai dengan IKU dari KPKNL.