KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SURAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 109/PDT.G/2018/PN MKS)

Notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam membuat
Akta autententik yang salah satunya adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas yang dibutuhkan dalam pelaporan perubahan anggaran dasar
Perseroan Terbatas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang perseroan terbatas. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua notaris
menjalankan kewajibannya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, 1. Menganalisis
kewajiban notaris dalam memberikan Surat Keputusan tentang Perubahan
Anggaran Dasar Akta Perseroan Terbatas kepada Perseroan Terbatas, dan 2.
Menganalisis akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas bila tidak mempunyai
Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini
menggunakan penelitian normatif, melakukan pendekatan kasus dan pendekatan
perundang-undangan, serta mengkaji dari berbagai sumber hukum. Kesimpulan
dari penelitian ini bahwa Notaris berkewajiban memberikan Surat Keputusan
tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas karena dalam pelaksanaan
tugasnya Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan
menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum,
mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta
Akta, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat 1 huruf a dan
d. Oleh karena itu tindakan Notaris yang tidak memberikan Surat Keputusan
perubahan anggaran dasar adalah perbuatan melawan hukum dan melawan
Undang-Undang. Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak memiliki
Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan
Anggaran Dasar yaitu asas publisitas dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan
tidak terpenuhi yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.
(Kata kunci: Notaris, Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Perubahan Anggaran
Dasar)