ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI UANG TITIPAN DI KANTOR KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengembalian melalui uang titipan oleh Tersangka Tindak Pidana Korupsi saat
proses pemeriksaan, baik dalam tingkat Penyidikan maupun tingkat Penuntutan oleh
Jaksa sebagai upaya Pengembalian Kerugian Negara berdasarkan Surat Edaran Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tujuan Penelitian ini: (1) Apakah pengembalian
atau pembayaran uang titipan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai upaya
pengembalian Kerugian Negara, (2) Bagaimana konsep pengembalian kerugian
keuangan negara melalui uang titipan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tahap
Penyidikan di Kejaksaan dimasa datang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian: (1) Pengembalian
atau pembayaran uang titipan tersangka Tindak Pidana Korupsi di kantor Kejaksaan
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undagan. Pasal 7 Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. kedudukan Surat Edaran bukan
merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan
mengikat secara umum. (2) Konsep pengembalian kerugian keuangan negara melalui
uang titipan di kantor Kejaksaan dimasa datang ialah dengan adanya kewenangan
Kejaksaan terkait penerimaan uang titipan dari tersangka Tindak Pidana Korupsi yang
harus diatur dan termuat dalam Undang-Undang.
Kata Kunci : Pengembalian, Uang, Titipan, Kerugian, Negara, Korupsi,
Kejaksaan.