IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (ZI WBK/WBBM) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Badan kependudukan dan keluarga berencana provinsi Bengkulu merupakan suatu
instansi pemerintah yang mempunyai uraian tugas, salah satunya dibidang
pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dengan
jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Program Zona
Integritas (ZI) telah diterapkan di instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun
tingkat daerah. Salah satunya adalah Provinsi Bengkulu yaitu terdapat di BKKBN
Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menjukan bahwa Upaya pembangunan ZI
WBK/WBBM di BKKBN Provinsi Bengkulu sudah berjalan sesuai dengan
Permen PAN RB RI Nomor 10 Tahun 2019, peneliti juga menggunakan teori
implementasi dari Riant Nugroho untuk menunjang penelitan ini, terdapat 4 aspek
menurut riant Nugroho yaitu, sosialisasi yang belum berjalan maksimal
dikarnakan masih banyak ASN yang belum pernah mengikuti sosialisasinya
secara langsung, yang ke dua proses implemantasi yang sudah berjalan dengan
mengacu pada Permenpan RB RI nomor 10 tahun 2019, aspek pengawasan sudah
dilakukan cukup maksimal dikarnakan proses pengawasan yang dilakukan
langsung maupun tidak langsung, serta pengawasan dilakukan oleh tim penilai
internal, serta aspek evaluasi yang dilakukan setelah adanya pengawasan dan
diperbaiki langsung bila ditemukannya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh tim
penilai internal lalu tim penilai nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
proses sosialisasi yang belum maksimal, karena seharusnya semua pegawai dapat
mengikuti proses sosialisasi tersebut, agar seluruh pegawai dapat ikut serta
mengimplementasikan Zona Integritas Wilayah di BKKBN Provinsi Bengkulu.
Selain itu dalam pengimplementasian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di
BKKBN provinsi Bengkulu juga menemukan beberapa masalah berupa keluhan
dari pegawai, beberapa pegawai tidak mengerti bagaimana proses
pengimplementasian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi itu sendiri,
dikarnakan kurangnya sosialisasi, tidak semua pegawai dapat mengikuti proses
sosialisasinya secara langsung serta banyaknya instansi pemerintah terkait (mitra
kerja) yang belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai zona integritas wilayah bebas korupsi di BKKBN Provinsi Bengkulu, sosialiasinya
hanya lewat media pendukung seperti banner, pamflet, dan media sosial saja.
Serta terdapat beberapa rencana kegiatan aksi reformasi birokrasi yang belum
dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi yaitu:
Pemahaman tentang pembangunan ZI WBK/WBBM belum komprehensif,
Keengganan untuk melakukan perubahan (berada dalam zona nyaman), dan
menganggap bahwa program/kegiatan pembangunan ZI WBK/WBBM akan
menjadi tugas tambahan yang berat untuk dilakukan, Kesadaran untuk
membangun ZI WBK/WBBM dimulai dari diri sendiri masih rendah (menunggu
perintah/instruksi dari pimpinan), Permasalahan di atas lah yang membuat
BKKBN Provinsi Bengkulu sendiri belum mendapatkan predikat Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( ZI
WBK/WBBM).
Kata Kunci: Pelayanan, ZI WBK, WBBM, Sosialisasi, implementasi,
pengawasan, evaluasi