PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN SELUMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kewenangan
otonomi
luas
adalah
keleluasaan
daerah
untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang
lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu
keleluasaan otonomi mencakup pengembangan potensi wilayah dengan
pembentukan dan pembentukan Kecamatan sesuai dengan Pasal 126 ayat (1)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang pembentukan kecamatan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini dengan judul “Pembentukan
dan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Seluma Setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah” merupakan
penelitian hukum normatif, dengan mengsinkronisasikan peraturan daerah no. 7
tahun 2005 dengan keputusan medagri no. 4 tahun 2000 tentang syarat kriteria
pemekeran dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembentukan dan
pembentukan Kecamatan di Kabupaten Seluma menurut Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 7 Tahun 2005 tentang penetapan
Kecamatan di Kabupaten Seluma telah sinkron dengan Perudang-undangandi
atasnya dan memperhatikan aspirasi masyarakat serta untuk mengetahui
hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses pembentukan Kecamatan
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005. Penelitian ini
dilakukan dengan neneliti UU, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Mentri dan
data-data yang baru dibentuk menurut Peraturan Daerah Nomor Tahun No. 7
Tahun 2005. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah yang diolah
oleh panitia pembentukan kecamatan. Hasil penelitian diketahui bahwa
pelaksanaan pembentukan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Seluma
ada yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dengan berpedoman
kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 dan Surat
Keputusan Bupati Seluma Nomor : 238/Feb.V/2005 tentang Tata Cara Penilaian
Pembentukan Kecamatan. Begitu juga penetapan Kecamatan-Kecamatan baru
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 telah
mencerminkan aspirasi masyarakat, namun begitu masih ada hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan dan pembentukan Kecamatan
baru yaitu perbedaan pendapat di antara masyarakat dengan Pemerintah tentang
penetapan letak Ibu Kota Kecamatan.