Tul'aini, Jamila and Herawan, Sauni and Andry, Hariyanto (2009) EKSISTENSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.
![[thumbnail of jamila tulaini.pdf]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png "jamila tulaini.pdf")
Text
jamila tulaini.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (561kB)
Abstract
Penelitian ini mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan
di Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa
pertanahan di Kabupaten Bengkulu Utara, Eksistensi Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan
mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkulu Utara, serta efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan
secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka
memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum para pihak yang
bersengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu langsung
mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur di
dalamnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian
adalah pengamatan, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan fakta bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya
sengketa pertanahan yaitu lemahnya administrasi pertanahan dan banyaknya lahan
HGU terlantar. Eksistensi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa
pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 yaitu
melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan. Adapun
penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan ditempuh melalui cara
mediasi. Umumnya masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara lebih memilih
sistem penyelesaian sengketa secara mediasi ini. Namun demikian penyelesaian
sengketa pertanahan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
hasilnya dinilai masih kurang efektif. Efisiensi penyelesaian sengketa pertanahan
sangat tergantung dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
penyelesaian sengketa tersebut, antara lain: faktor hukum/substansi, faktor
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
| Depositing User: | 014 Abd. Rachman Rangkuti |
| Date Deposited: | 03 Dec 2013 19:45 |
| Last Modified: | 03 Dec 2013 19:45 |
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/2901 |
Actions (login required)
- View Item