TINJAUAN YURIDIS BANK GARANSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN

Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala aspek kehidupan,
dibutuhkan pendanaan yang besar. Sebaliknya faktor dana ini sering menjadi
hambatan bagi pihak pengusaha untuk ikut serta dalam proses pembangunan,
termasuk dalam pembangunan yang didanai oleh pemerintah. Untuk membantu
para pengusaha dalam ikut serta pada pembangunan yang dibiayai oleh
pemerintah, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Bank Garansi untuk
para pengusaha yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah, yang dapat
diperoleh melalui Bank Nasional dan Bank swasta. Penelitian ini akan mengkaji
arti pentingnya Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan milik
pemerintah. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1)
Bagaimanakah arti pentingnya Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan; dan
(2) Bagaimanakah kedudukan perjanjian bank garansi dalam perjanjian
pemborongan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, penulis
menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang akan mengkaji segala
peraturan-perundangan yang berhubungan dengan Bank Garansi. Berdasarkan
hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa arti pentingnya Bank Garansi
dalam perjanjian pemborongan adalah sebagai bentuk jaminan dari pihak
pemborong di dalam proses perjanjian pemborongan yang diikutinya. Sedangkan
kedudukan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan merupakan perjanjian
tambahan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pemborongan bangunan.