EKSISTENSI KPU KABUPATEN LEBONG DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG

Sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, Negara Republik
Indonesia secara berkesinambunan selalu melaksanakan Pemilihan Umum
(Pemilu) untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007, penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kabupaten Lebong
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, sejak tahun
2008 telah memiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Penelitian ini akan
membahas tentang : Bagaimanakah eksistensi KPU Kabupaten Lebong dalam
proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lebong, dan apakah kendala KPU
Kabupaten Lebong dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lebong.
Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian,
penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-
undangan yang didukung dengan data empiris. Bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan didukung dengan data
primer yang diperoleh dari para informan yang ditentukan dengan metode
purposive sampling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh
kesimpulan bahwa eksistensi KPU Kabupaten Lebong dalam proses pencalonan
anggota DPRD Kabupaten Lebong adalah dalam aspek yuridis dan aspek
administratif. Sedangkan kendala KPU Kabupaten Lebong dalam proses
pencalonan anggota DPRD bisa disebabkan karena faktor internal dalam KPU
Kabupaten Lebong sendiri dan faktor eksternal seperti kurangnya pengetahuan
para pengurus Partai Politik peserta Pemilu dan kurangnya pengetahuan dari para
calon anggota DPRD Kabupaten Lebong.