Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan Di Wilayah Perairan Indonesia

Bahwa penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia terdapat
tumpang tindih kewenangan berdasarkan Undang-UndangNomor 45 tahun 2009
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,
adanya 3 (tiga) instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan perikanan yaitu
instansi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Republik
Indonesia dan Polisi Perairan Republik Indonesia maka terlihat adanya rebutan
kewenangan antara instansi penegak hukum perikanan di wilayah perairan
Indonesia. Melalui penelitian ini masalah yang dikaji yaitu, kewenangan apa yang
dimiliki oleh instansi penegak hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia dan
bagaimana pelaksanaan kewenangan penegakan hukum perikanan di wilayah
perairan Indonesia. Pendekatan masalah dilakukan secara normatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa, kewenangan yang dimiliki oleh instansi
Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah kewenangan atribusi dan mandat,
sedangkan TNI AL dan POLAIR memiliki kewenangan delegasi. Pelaksanaan
kewenangan penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia adalah
pengaawasan perikanan, penyidikan perikanan, penuntutan perikanan, proses
pengadilan perikanan.
Kata Kunci : Kewenangan, Penegak Hukum, Perikanan, Wilayah Perairan
Indonesia.