TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BISA BACA AL QUR’AN BAGI SISWA DAN CALON PENGANTIN

Sejak diberlakukanya otonomi daerah pada tahun 1999 pemerintah
daerah memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Kewenangan untuk mengatur secara mandiri dimaksudkan bahwa daerah berhak
untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang
antara lain diberi nama Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dan
ditetapkan dalam rangka untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang�undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan
tetapi belakangan ini, kencenderungan pemerintahan daerah untuk memunculkan
produk hukum yang tidak sesuai materi muatanya.Fenomena ini terutama terlihat
pada agresifnya pemerintah daerah melahirkan produk hukum daerah yang
berbasiskan ajaran keagamaan tertentu salah satunya Muatan Perda Kabupaten
Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 tentang wajib bisa baca Al-Quran bagi
siswa dan calon pengantin. Penulis mencoba mengkaji apa yang menjadi materi
muatan Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 dikaitkan
dengan kewenangan pemerintah daerah.pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil
penelitian pertama materi muatan yang diatur dalam Perda Kabupaten Bengkulu
Tengah Nomor 05 Tahun 2014 langsung menatur tentang pendidikan agama dan
agama. Kedua, materi pendidikan agama dan agama yang diatur dalam Perda
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 2014 bukan merupakan
kewenangan yang dapat diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah. Dengan tidak memiliki kewenangan tersebut pemberlakuan dalam Perda
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 2014 harus dibatalkan.

Kata kunci : Peraturan Daerah Baca Al-Quran, Materi muatan dan Kewenanga