IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1A KHUSUS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, serta akibat hukum bagi pengadilan yang tidak
melaksanakan prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.
Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan tujuan melihat kenyataan langsung di
lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi hukum dalam
tindakan karena penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum
dengan lembaga-lembaga sosial lainya dalam masyarakat. Sumber data yang
digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data
yang digunakan pengamatan,wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dikelolah
dan dilakukan analisis kualitatif, yang kemudian mendeskripsikannya.Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus sudah
melaksanakan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tingkat efektivitas
keberhasilan mediasi masih sangat kecil berdasarkan data yang didapat dari
Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus. Adapun akibat dari pengadilan yang
tidak melaksanakan prosedur mediasi adalah batal demi hukum dan apabila sudah
sampai ditingkat kasasi dan diketahui belum dilaksanakan prosedur mediasi pada
tingkat pertama, maka Hakim harus mengeluarkan putusan sela.
Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Perdata, Mediasi, Mediator, Pengadilan
Tingkat Pertama dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)