ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENANGGULANGAN COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK SEKTOR UMKM DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Fenomena pandemi Covid-19 menyebabkan krisis kesehatan yang
mempengaruhi kegiatan ekonomi setiap negara dan menyebabkan kemerosotan
ekonomi secara global. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kasus
terbanyak atas Covid-19. Kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan
terjadinya kemerosotan ekonomi dan berdampak langsung khususnya kepada para
usahawan yang bergiat di sektor UMKM. Banyak usaha-usaha kecil yang gulung tikar
diakibatkan adanya program pemerintah yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat). Program pemerintah ini bertujuan baik agar tidak terjadi
penumpukan massa yang akan menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin masif. Tetapi program PPKM ini memiliki dampak negative yang menyebabkan para
usahawan kesulitan dalam melakukan roda perputaran ekonomi usahanya. Dalam menangani kasus Covid-19 yang berdampak pada kemerosotan ekonomi
negara, pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan membuat sebuah kebijakan
fiskal yaitu menerbitkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi
wajib pajak yang terkena virus corona. Tujuan dari kebijakan perpajakan ini adalah
untuk memudahkan wajib pajak yang terkena dampak langsung virus Covid-19 agar
roda perputaran usahanya tetap terus berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan
pajak, dampak Covid-19 terhadap penerimaan pajak, serta dampak insentif pajak
terhadap penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu. Data
penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari data internal KPP Pratama
Bengkulu Satu sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Metode analisis data
menggunakan metode Tabulasi dan Grafik di olah oleh program Microsoft Office
Excel serta Uji Wilcoxon Signed Ranks Test yang digunakan untuk mengetahui dampak
insentif pajak terhadap penerimaan pajak sebelum masa Covid-19 dan pada masa
Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak selama 5 tahun
mengalami fluktuasi kenaikan maupun penurunan. Penyebab penurunan penerimaan
pajak dikarenakan adanya perubahan tarif pajak PP 23 menjadi 0,5% pada tahun 2018. viii
ix
Dampak Covid-19 terhadap penerimaan pajak pada tahun pertama Covid-19 yaitu
jumlah omset keseluruhan wajib pajak sektor UMKM mengalami peningkatan jika
dibandingkan tahun sebelum masa Covid-19 dikarenakan terjadinya lonjakan
pendaftaran NPWP baru. Pada tahun kedua Covid-19, jumlah omset keseluruhan wajib
pajak sektor UMKM mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan roda ekonomi yang
menurun akibat Covid-19. Adapun dampak insentif pajak terhadap penerimaan pajak
dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai Asymp Sig > 0,05 yang
artinya bahwa “tidak terdapat dampak insentif pajak terhadap penerimaan pajak sektor
UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu”. Adapun saran yang dapat diberikan agar penelitian ini tidak hanya dilakukan di
satu wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu. Oleh karena itu diharapkan peneliti
berikutnya bisa melakukan komparasi mengenai dampak kebijakan insentif pajak
dalam lingkup yang lebih luas seperti lingkup satu Provinsi Bengkulu yang terdiri dari
3 KPP yaitu KPP Pratama Bengkulu Satu, KPP Pratama Bengkulu Dua dan KPP
Pratama Curup. Diharapkan hasil penelitian bisa dilihat secara lebih general dan hasil
penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh semua KPP Pratama yang ada di Provinsi
Bengkulu. Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Insentif Pajak, Penerimaan Pajak, UMKM.