KOMPARASI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BENGKULU

Perkembangan system tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami
kemajuan yang sangat pesat karena dalam kurun yang relative singkat, pemerintah
Indonesia telah melewati serangkaian proses waktu reformasi sector public dan
tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secarah umum adalah untuk
meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah
terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan
daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan
pelayanan publik di daerah (Mahmudi, 2002). Otonomi daerah ada karena pemerintah pusat mendesentralisasikan
wewenang pengelolaan public kepada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana yang tertuangdalam UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah
Daerah bahwa otonomi daerah yang berlandaskan azas desentralisasi adalah suatu
usaha yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi terhadap pelayanan publik
yang memperhatikan prinsip good governance. Penyelenggaraan Pemerintahan
ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat
terselenggara dengan baik. Konsep good governance muncul karena adanya
ketidakpuasan pada kinerja Pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai
penyelenggara urusan publik dan organisasi-organisasi pemerintah ditingkat
daerah semakin perlu penyelesaian tugas umum pemerintahan, pembangunan
masyarakat yang cepat, berdaya guna dan berhasil guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi
prinsip-prinsip good governance dan implementasi pelayanan publik di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian 41 pegawai di
Kantor Kecamatan yang diambil dengan sensus. Selain itu, sampel penelitian 125
masyarakat diambil menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data
penelitian meliputi analisis deskriptif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good
governance di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan
Muara Bangkahulu kategori baik, namun berdasarkan nilai rata-rata, implementasi
di Kecamatan Muara Bangkahulu lebih baik di bandingkan dengan Kecamatan
Teluk Segara. Implementasi pelayanan publik di Kecamatan Teluk Segara
kategori sedang dan di Kecamatan Muara Bangkahulu kategori baik. Hal ini
menunjukkan bahwa Implementasi di Kecamatan Muara Bangkahulu lebih baik di
bandingkan dengan Kecamatan Teluk Segara. viii
Saran kepada Kecamatan Teluk Segara hendaknya dapat memperhatikan
prinsip-prinsip good governance khususnya Transparasi/ keterbukaan dengan
membuat leflet, brosur, alur pelayanan agar memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dan hendaknya dapat
mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi prinsip-prinsip good governance
dengan memperbaiki pelayanan yang masihkurang, sehingga pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat semakin baik. Kemudian kepada Pemerintah Kota
Bengkulu hendaknya membuat pakta integritas pada pegawai di Kantor Camat
dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat yang berkualitas, sehingga pelayanan publik di kantor camat dapat lebih maksimal dan masyarakat
merasa puas dengan pelayanan yang ada dan hendaknya pada setiap Kecamatan
membuat ruangan khusus pelayanan public terkait semua administrasi
kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pelayanan yang
diberikan dapat tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada. Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, PelayananPublik