ANALISIS PELAKSANAANKONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI INDIHOMEPADA PT. TELKOMDILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisi pelaksanaan kontrak berlangganan
telekomunikasi Indihome pada PT. Telkom Bengkulu dilihat dari Perspektif Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bengkulu. Penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan di Kota Bengkulu dengan
menggunakan cara penarikan Purposive sampling, dengan cara mengambil 10
responden pelanggan Indihome yang ada di Kota Bengkulu dan narasumber Perseroan
Terbatas (PT.) Telkom Cabang Bengkulu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertama dalam kontrak berlangganan telekomunikasi (KBST) Indihome merupakan
perjanjian baku yang masih mengandung klausula eksonerasi, yaitu suatu klausul yang berisi
pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, apabila tejadinya kerugian pelanggan sebagai
akibat perubahan sambungan telekomunikasi, gangguan hubungan, kesalahan
penyambungan dan kesalahan informasi. Klausula yang demikian itu bertentangan dengan
Pasal 18 ayat 1 angka (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Kedua hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kontrak berlangganan
telekomunikasi (KBST) Indihome ditemukan banyak ketentuan yang tidak memberikan
penguatan terhadap aspek perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan
ketentuan kontrak masih melakukan diskriminatif kepada konsumen dalam memberikan
layanan Indihome atas kenaikan tarif harga Indihome sekaligus memberlakukan fair usage
policy (FUP). Pada 1 Febuari 2016 tanpa adanya pemberitahuan kepada pelanggan Indihome.
Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.
Kata Kunci: Pelaksanaan kontrak baku, perlindungan hukum konsumen, Indihome.