PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (LKBH PGRI) KOTA BENGKULU DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan
tugas dan fungsi lembaga konsultasi bantuan hukum persatuan guru Republik Indonesia
(LKBH PGRI) Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan terhadap guru yang melakukan
tindak pidana dan untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan
dalam menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga konsultasi bantuan hukum
persatuan guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Kota Bengkulu dalam memberikan
bantuan terhadap guru yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis Empiris, dengan sifat penelitian yaitu yuridis deskriptif, Penelitian deskriptif
bermaksud untuk menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di
daerah dan pada waktu tertentu. Penelitian ini mengambarkan dan menguraikan bagaimana
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga konsultasi bantuan hukum persatuan guru Republik
Indonesia (LKBH PGRI) Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan terhadap guru yang
melakukan tindak pidana. Adapun responden yang Ketua LKBH-PGRI Perwakilan Kota
Bengkulu, tim advokasi LKBH PGRI, orang penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menangani kasus yang melibatkan guru dan hakim yang menangani kasus
yang berhubungan dengan guru. Selain itu, data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu
dengan cara menghimpun dan menggumpulkan data-data, kemudian di susun dalam
kerangka tertentu. Dan diperoleh hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut : bahwa
menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga konsultasi bantuan hukum persatuan
guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan
terhadap guru yang melakukan tindak pidana tidak terlaksanakan secara optimal karena
tidak sesuai dengan anggaran dasar LKBH PGRI. Serta Faktor-faktor yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)
persatuan guru Republik Indonesia PGRI Kota Bengkulu yaitu seperti kualitas sumber daya
manusia yang kurang, faktor kas dan dana anggaran yang tidak ada dan faktor sarana dan
prasarana yang tidak memadai.
Kata kunci : Tugas, Fungsi dan LKBH PGRI