PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS MENURUT PASAL 34 UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara
Tujuan Pemberantasan Korupsi tidak hanya menjerat pelaku dengan hukuman
penjara tetapi mengupayakan agar kerugian keuangan negara dapat kembali dengan
maksimal. Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang�Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terkait tentang pertanggungjawaban ahli waris pelaku tindak pidana korupsi sebagai
upaya pengembalian kerugian keuangan Negara. Jika terdakwa meninggal dunia
maka gugurnya hak untuk menuntut bagi Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam
Pasal 77 KUHP, dan untuk kerugian Negara yang telah ditumbulkan dapat
diupayakan pengembalian nya melalui gugatan perdata.. Permasalahan pertama
yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban ahli waris menurut Pasal 34
Undang-Undang Tipikor sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara,
Permasalah kedua yaitu Pertanggungjawaban ahli waris dimasa yang akan datang
dalam tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia sebagai upaya
pengembalian kerugian keuangan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data primer dan data
sekunder. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah
teori pembaharuan hukum dan teori tujuan hukum .Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah studi dokumendan penelusuran literatur hukum. Hasil penelitian
tesis ini menunjukkan ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap
perbuatan pelaku tindak pidana korupsi sebagai pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability) karena ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan
kedudukan pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia Akibat kerugian
negara yang ditimbulkan ahli waris merupakan perwujudan dari pelimpahan
tanggungjawab dari pewaris ke ahli waris yang konsekuensinya adalah jaksa
Pengacara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian negara kepada ahli waris
sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.
Kata kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban pidana, Ahli waris