SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH BERINDIKASI KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI DANA BANSOS DI PEMERINTAH KOTA BENGKULU)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami sistem
perencanaan dan penganggaran keuangan dana bantuan sosial di
Pemerintah Kota Bengkulu dan menemukan indikator-indikator korupsi
dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bengkulu, serta memberikan arah
kebijakan mengenai upaya penanggulangan korupsi dana bantuan sosial.
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris. Data yang
digunakan data primer dan data
sekunder.Populasidalampenelitianiniadalah Tim AnggaranPemerintah
Daerah Kota Bengkulu danPanitiaAnggaranKota Bengkulu.
Untukmenganalisa data penelitiandigunakananalisis data
kualitatif.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasistem perencanaan
penganggaran dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2013 telah
dilaksanakan Pemerintah Kota Bengkulu. Namun Pemerintah Kota
Bengkulu belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik tahapan
perencanaan dan penganggaran dana bantuan sosial Tahun Anggaran
2013, danIndikasi Korupsi ditemukan dalam sistem perencanaan dan
penganggaran dana Bantuan sosial di Pemerintah Kota Bengkulu,
Penganggaran bantuan sosial tidak memiliki dasar hukum yakni Peraturan
Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi, TAPD Kota Bengkulu dan Banggar DPRD Kota telah
menganggarkan dana Bantuan Sosial hanya dengan perkiraan atau asumsi
tanpa didasarkan atas jumlah riil kebutuhan dana bantuan sosial
berdasarkan proposal/permohonan tertulis, evaluasi RAPBD Gubernur
tidak pernah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan penganggaran
dana bantuan sosial oleh TAPD Kota Bengkulu dengan Tim Banggar
DPRD Kota Bengkulu. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka
mengatasi penyimpangan atau korupsi dalam proses perencanaan dan
penganggaran Dana Bantuan sosial (bansos),diantaranya:
Pertama,membuat Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara
penganggaran, pelaksanaan, pencairan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Kedua,
dalam pemberian Bantuan sosial (bansos) yang besumber dari APBD
mengikuti mekanisme dalam penganggaran bansos merupakan persyaratan
yang utama mulai dari Permohonan/usulan/proposal, serta mencantumkan
daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam
lampiran IV Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
APBD.Ketiga,Evaluasi gubernur dibahas oleh Walikota bersama tim
TAPD dan Tim Banggar DPRD harus benar-benar berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang menjadikan rujukan evaluasi,
dengan tidak mementingkan kepentingan dan persoalan pribadi maupun
sifatnya politis.