IMPLEMENTASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sesuai dengan Amanat UUD 1945, Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan
dan pelayanan publik memiliki tanggung jawab penuh dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan
berkeadilan sosial menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara
efisien dan efektif sehingga dapat berwujud good governance. Guna mencapai hal
tersebut, dibutuhkan SDM yang profesional dan mampu melaksanakan tugas-tugas
pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna. Dalam arti
bahwa SDM harus memiliki kinerja yang tinggi guna mencapai tujuan tersebut.
Kinerja merupakan hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan
dan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi. Sedangkan dalam
pengertian yang lebih luas, kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja
seseorang atau organisasi dengan penampilan yang melakukan, menggambarkan
dan menghasilkan sesuatu hal baik yang bersifat fisik dan nonfisik yang sesuai
dengan petunjuk, fungsi, dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap,
keterampilan, dan motivasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi
kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai SKPD di Kabupaten Bengkulu Tengah
yang telah menerima tambahan penghasilan pegawai. Selain, kuesioner
digunanakan metode wawancara dengan informan penelitian. Metode analisis data
yang digunakan adalah analisis dekriptif dan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa (1) Pemberian tambahan penghasilan
pegawai di Kabupaten Bengkulu Tengah didasarkan pada sistem merit, yakni
didasarkan pada pangkat/golongan dan grade pegawai. Namun, selisih antar grade
jabatan pegawai masih dinilai relatif jauh, sehingga memerlukan upaya perbaikan;
(2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kabupaten Bengkulu Tengah
dijalankan dengan prinsip keadilan. Walaupun dipersepsikan sudah berjalan adil,
namun dalam pelaksanaan di lapangan, pegawai staf memiliki beban tugas yang
lebih berat, namun TPP yang diberikan relatif lebih kecil dibandingkan dengan
pegawai struktural; (3) Pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kabupaten
Bengkulu Tengah diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai terutama
dari sisi absensi pegawai. Selain itu, pemberian TPP sudah cukup meningkatkan
kesejahteraan pegawai dan keluarganya; (4) Pemberian tambahan penghasilan
pegawai di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan kompetitif sesuai ketentuan yang
ix
berlaku. Pemberian TPP didasarkan pada kemampuan keuangan daerah, namun
realita di lapangan, antar daerah yang satu dengan yang lain, terdapat ketimpangan
dalam pemberian TPP, padahal pegawai dengan tugas pokok yang sama memiliki
tugas dan beban yang sama pula; dan (5) Pemberian tambahan penghasilan pegawai
di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan secara transparansi, di mana pegawai
dapat menghitung sendiri jumlah TPP yang diterima setiap bulan dilihat dari aspek
prestasi kerja dan perilaku kerjanya.
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah (1) Pemberian tambahan
penghasilan pegawai yang seragam antara lembaga negara terutama pada lembaga
yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama, sehingga meningkatkan motivasi
dan semangat melaksanakan tugas dan (2) Pelaksanaan pemberian tambahan
penghasilan pegawai di Kabupaten Bengkulu Tengah hendaknya dapat disamakan
dengan daerah lain, sehingga terpenuhinya unsur keadilan dalam pemberian
tambahan penghasilan pegawai pegawai karena tugas pokok dan fungsinya yang
relatif sama.
Kata Kunci: Tambahan penghasilan, Sistem merit, Keadilan, Kelayanan,
Kompetitif dan Transparan