PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PENDEPORTASIAN ORANG ASING (STUDI: PENGAWASAN DAN PENDEPORTASIAN ORANG ASING DI WILAYAH IMIGRASI KLAS I BENGKULU)

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah kegiatannya
memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Institusi ini menempati posisi
utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing.
Di Provinsi Bengkulu terdapat 31 (tiga puluh satu) warga negara asing asal
Tionghoa (China) yang keberadaannya di PT. Injatama Mining, Ketahun.
Keberadaan 31 (Tiga puluh Satu) orang asing tersebut menyalahgunakan izin
tinggal yakni menggunakan izin tinggal wisata dan bekerja di PT. Injatama
Mining. Tujuan dilakukannya penelitian Tesis ini yaitu untuk mengetahui
pelaksanaan aparatur pengawasan dan penindakan keimigrasian orang asing di
wilayah Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu, untuk mengetahui pertanggungjawaban
pidana pelaksana pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
pendeportasian orang asing di wilayah kantor Imigrasi Klas I Bengkulu. Jenis
penlitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data yang
digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan memawancarai 1
(satu) orang Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) pada Kantor
Imigrasi Klas I Bengkulu, 2 (dua) orang pegawai Kantor Kanwil Kemenkumham,
1 (satu) orang Kepala bidang karyawan PT. Injatama Mining. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa apratur wasdakim Imigrasi Klas I Bengkulu telah melanggar
pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni
melakukan suatu pembiaran terhadap keberadaan 31 (Tiga Puluh Satu) warga
negara asing asal Tionghoa itu. Bentuk pertanggungwaban pidana bagi aparatur
pelaksana pengawasan dan penindakan orang asing tersebut berupa pidana,
karena telah melanggar ketentuan Pasal 133. Namun kasus ini Pasal 133 Undang�UndangNomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian belum diterapkan kepada
aparatur wasdakim (pengawasan dan penindakan) di Kantor Imigrasi Klas I
Bengkulu. Kedepannya harus ada koordinasi dengan pihak Kepolisian agar pihak
Imigrasi tersebut di proses dan dipidanakan. Agar kedepannya pihak Imigrasi
tidak ada lagi suatu pembiaran keberadaan orang asing di provinsi Bengkulu.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengawasan dan Penindakan,
Imigrasi, Keimigrasian