STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA BENGKULU

Tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui mengapa Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pendaftaran sertifikat
halal kepada pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dan sejauh
mana kewajiban pendaftaran sertifikat halal produk makanan industri rumah
tangga dipatuhi oleh pelaku usaha di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yuridis
empiris, pendekatan penelitian sosioligis hukum. Data primer melalui penelitian
lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.
Data yang didapat diolah dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil penelitian:
Hukum telah mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada
produknya dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, pelaku usaha diberikan panduan bagaimana mengolah, memproduksi,
memasarkan produk kepada konsumen. Sertifikat halal memberikan kenyamanan,
keamanan, keselamatan, perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum
ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi Produk. Namun
demikian fakta dilapangan masih ditemukan pelaku usaha tidak mematuhi
peraturan jaminan produk halal terbukti dari 442 pelaku usaha, hanya 118
mempunyai sertifikat halal, 83 masih berlaku sertifikat halalnya dan 324 tidak
mempunyai sertifikat halal. Hal ini disebabkan antara produk hukum yang satu
dengan yang lainnya sanksi tidak diberikan kepada pelaku usaha yang tidak
melakukan kewajiban pendaftaran sertifikat halal MUI serta peraturan pemerintah
tidak mengatur sedemikian rupa.
Kata Kunci: Kewajiban Pendaftaran, Sertifikat Halal