PENGELOLAAN ASET SEKOLAH DALAM PROSES PENYERAHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMA/ SMK DARI KABUPATEN/ KOTA KE PROVINSI

Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai
pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dalam hal ini adalah
SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah
Provinsi. Tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah
dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Bengkulu di dalam UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan tujuan
kebijakan secara nasional, yakni pemerataan pelayanan pendidikan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian adalah bagaimana proses peralihan
tata kelola penyerahan aset Sekolah SMA/SMK dari Kabupaten / Kota ke Provinsi
Bengkulu dan kendala apa saja yang dihadapi saat penyerahan tata kelola aset
Sekolah SMA/SMK dari Kabupaten / Kota ke Provinsi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyerahan tata kelola
aset sekolah SMA / SMK di Kabupaten / Kota ke Provinsi dan kendala yang
dihadapi saat penyerahan tata kelola aset Sekolah SMA/SMK dari Kabupaten /
Kota ke Provinsi. Di penelitian ini peneliti menggunakan metode dekriptif
kualitatif. Data yang dikumpulkan di penelitian ini adalah wawancara kepada 5
orang staff pengurus barang untuk mengetahui lebih rinci tentang peralihan tata
kelola aset. Kemudian Peneliti memberikan kuesioner atau angket kepada kepada
10 staff pembantu pengurus untuk mengetahui proses peralihan tata kelola aset
SMA/SMK di provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-undang tahun 2014 tentang
4 tahapan-tahapan yang dilakukan untuk saat proses peralihan tata kelola aset
yaitu: tahapan persiapan inventarisasi, tahapan pelaksanaan penyerahan, tahapan
pengelolaan, tahapan evaluasi.
Hasil penelitian di thesis ini adalah pertama, proses peralihan tata kelola aset
sekolah SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Bengkulu berlangsung
kurang baik dan kurang lancar.dikarenakan masih ditemukan banyak hambatan
saat proses peralihan tata kelola aset berlangsung seperti data yang tidak akurat
dan tidak lengkap. Kedua, kendala yang dihadapi oleh pihak tim inventarisasi aset
dan sekolah saat proses peralihan tata kelola aset: Kurangnya kesiapan dari pihak
sekolah SMA/SMK dalam proses peralihan tata kelola aset ke Dinas Pendidikan
Provinsi Bengkulu. Walaupun telah dilakukan komunikasi, sosialisasi, koordinasi
dan sinegritas antara pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah, masih saja membuat
pihak sekolah bingung dengan tata cara peralihan aset dan apa saja yang harus
ii
dikumpulkan. Data yang diserahkan tidak lengkap dan akurat. Pihak Pengurus
Barang kesulitan untuk menyusun data karena belum lengkap. Sehingga harus
melakukan pendataan ulang.
Sebagai saran dan pertimbangan dari hasil penelitian adalah: (a) di setiap
Kabupaten/Kota perlu adanya koordinator UPTD, sehingga semua urusan
administrasi yang berhubungan dengan dinas pendidikan provinsi jadi mudah dan
efisien serta murah. (b) Harus dilakukan sinkronisasi kebenaran data siswa,
personil, aset dan dokumen seluruh SMA dan SMK berbasis aplikasi program
secara berkala.
Kata Kunci: Aset, Tata Kelola Aset, Proses Penyerahan Tata Kelola Aset