KEDUDUKAN HUKUM INSEPEKTORAT PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBN) KABUPATEN/KOTA

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kedudukan hukum Inspektorat
dan, menganalisa kendala yang dihadapi Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam
melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatandan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Jenis penelitian yuridis normatif. Hasil
penelitian: Berdasarkan kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan, sekalipun belum terdapat pengaturan yang rinci dalam
muatan norma Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Inspektorat Provinsi Bengkulu tetap memiliki kedudukan hukum yang
kuat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Kelemahan: Kurangnya
kerjasama dan koordinasi antara Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/
Kota Se-Provinsi Bengkulu, Pada saat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
Inspektorat Provinsi Bengkulu terhadap penyelenggaraan Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota mendapat penolakan
dari hampir seluruh SKPD yang melekat pada masing-masing Kabupaten/Kota
dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu tidak berhak untuk melakukan pengawasan
terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Masih rendahnya kerjasama tim di
antara Inspktorat Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota. Masih rendahnya anggaran bagi peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur pengawasan. Kurangnya pemahaman mengenai
pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kata Kunci: Pengawasan, Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).