ANALISIS HUKUM PERBANKAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar hukum Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan
jaminan oleh debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit bank
kepercayaan yang terbangun dengan atas dijaminkan oleh lembaga
pemerintah yang tercantum dalam slip pemotongan gaji per tiap bulannya
dan dengan dikuatkan lagi dengan berbagai pengaturan mendasar atas
dasar Pasal 24 UU Perbankan yang dimaksudkan Bank dilarang
memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan dan setiap Bank membuat
kebijakan pedoman untuk masing-masing peraturan dalam pemberian
syarat bagi kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Proses penyelesaian pihak Bank apabila terjadi kredit bermasalah dalam
hal perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai
Negeri Sipil adalah maka Bank memiliki hak sepenuhnya untuk
menyelesaikan kredit macet tersebut baik secara damai maupun melalui
proses hukum yang berlaku. Serta Bankir memiliki tanggung jawab penuh
apabila terjadi kredit macet yang sudah merugikan kekayaan negara.