PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Satuan
Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda Provinsi Bengkulu. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi
Pamong Praja dalam penegakan Perda Provinsi Bengkulu, kendala apa saja yang
dihadapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda Provinsi
Bengkulu, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
untuk mengatasi kendala dalam penegakan Perda Provinsi Bengkulu. Untuk
melakukan penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari pihak yang
berkompeten yaitu pejabat dan petugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bengkulu. Data sekunder untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari
bahan hukum yang dikumpulkan pada saat penelitian dan sumber lain yang
terkait. Untuk menganalisis data digunakan metode yuridis empiris yang
dikombnasikan dengan metode yuridis normatif dengan pola pikir induktif
maupun deduktif. Berdasarkam metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan
bahwa penegakan Perda Provinsi Bengkulu belum optimal dan belum berjalan
secara efektif dikarenakan banyak kendala diantaranya jumlah Polisi Pamong
Praja terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih kurang dankebijakan
anggaran yang belum berpihak kepada Polisi Pamong Praja. Upaya yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi kendala penegakan
Perda tersebut adalah dengan menambah jumlah Polisi Pamong Praja terutama
PPNS da mengusulkan penambahan anggaran/dana.
Kata kunci: Kewenangan – Penegakan Perda