PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Penelitian mengenai penerapan pidana tambahan guna pengembalian
kerugian negara dalam tindak pidana korupsi (studi kasus pada Pengadilan Negeri
Bengkulu) bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis lebih dalam,
mengetahui serta mengkaji kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait
pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti.Berdasarkan hal
tersebut, maka tesis ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun
metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat
penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan
teknik studi dokumen danwawancara serta sumber bacaan.Hasil penelitian dari
tesis ini sudah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri, namun dalam
pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh jaksa tidak dapat dieksekusi dalam
pengembalian kerugian keuangan negara, karena teridana tidak mau membayar
sebagian atau seluruh kerugian Negara. Adapun Hambatan dalam tesis ini di
Provinsi Bengkulu, dalam hal ini yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
yaitu uang/kekayaan yang sesuai dengan putusan pengadilan yang harus
dikembalikan ke kas negara, terpidana tidak mampu membayar seluruh atau
sebagian dana yang dikorupsi dengan alasan lebih memilih pidana kurungan
daripada mengganti kerugian keuangan negara.
Kata kunci: penerapan, pidana tambahan.