STUDI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MEREKA YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR PREMI BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ) SUATU KAJIAN KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bentuk tanggung jawab penuh terhadap Jaminan kesehatan dengan di
terbitkanya Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan kebutuhan pokok
rakyat yang di penuhi oleh Negara dalam mensejahteraakan
rakyatnya. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya untuk mereka yang
membayar premi dan dinyatakan fakir miskin oleh negara,
sedangkan bagi mereka yang tidak dinyatakan miskin yang hidup
nya pas-pasan yang tidak mampu membayar premi, maka tidak
mendapatkan asuransi kesehatan yaitu berupa pelayanan kesehatan,
sebagaiman diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(BPJS ).
2. Konsep dan praktek jamianan kesehatan dalam ketentuan hukum
islam
Dalam konsep hukum Islam setiap warga Negara berhak untuk
mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana diatur didalam QS At
107
Taubah : 71 dan QS Al Maidah:2, dalam hukum islam semua warga
Negara khususnya orang miskin mendapatkan pelayanan yang sama,
tanpa ada perbedaan. Negara boleh menarik iuran dengan sumber
pembiayaan berupa kekayaan Negara yaitu pajak, zakat, Infaq dan
sadaqah kepada rakyat yang berkecukupan yang dikelola oleh Negara
untuk dana jaminan kesehatan.