KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian
hukum terhadap bukti status kepemilikan hak atas tanah dan untuk mengetahui
dan menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bukti status
kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian digunakan adalah metode yuridis
normatif dengan tipe penelitian kualitatif.Jenis data yang digunakan data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan cara
studi pustaka. Analisis bahan dilakukan secara interpretasi gramatikal. Dari hasil
penelitian disimpulkan kepastian hukum terhadap bukti status kepemilikan hak
atas tanah ditentukan dari cara perolehannya yaitu menerapkan ketentuan hukum
yang mengatur kepemilikan hak atas tanah. Apabila cara perolehannya masih
menjadi sengketa para pihak maka akan ditentukan oleh putusan Hakim dalam
persidangan. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bukti status
kepemilikan hak atas tanah dapat dilakukan melalui peradilan (litigasi), Peradilan
Umum apabila gugatan berkenaan dengan hak milikatas tanah, dan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila gugatan berkenaan dengan
penetapan keputusan pejabat tata usaha negara. Dapat pula dilakukan diluar
peradilan (non litigasi) dilakukan dengan cara Mediasi oleh BPN atau oleh
Pengadilan atau dilakukan melalui Lembaga Adat.
Keyword : Kepastian hukum, Hak atas tanah