ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN UPT PELAYANAN PAJAK PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah merupakan tantangan sekaligus peluang bagi seluruh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dari
sektor pajak. Setelah hampir 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009, pada kenyataannya masih banyak daerah belum mengalami
peningkatan yang signifikan dalam hal optimalisasi dan efektivitas penerimaan
pajak daerah. Tantangan yang muncul adalah Pemerintah Daerah dituntut lebih
memiliki inovasi dan keberanian untuk mengimplementasikan undang-undang
dimaksud. Menyadari akan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Lubuklinggau
telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor
pajak salah satunya adalah dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Lubuklinggau.
Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2016 – 2017 sebelum
dibentuknya UPT Pelayanan Pajak, dan tahun 2018 -2019 setelah dibentuknya
UPT Pelayanan Pajak pada kenyataannya belum mampu meningkatkan efektivitas
realisasi penerimaan pajak, meskipun sudah dibentuk 4 (empat) unit pelayanan
pajak, namun target pajak daerah Kota Lubuklinggau tahun 2017 dan tahun 2018
belum tercapai. Pada tahun 2017 target pajak daerah Kota Lubuklinggau sebesar
Rp.48.539.122.600 dan realisasi sebesar Rp.29.121.881.915 (47,35%) serta target
pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp.48.539.122.600 (sama dengan target tahun
2017) sementara realisasi sebesar Rp.29.835.521.479 (48,62%). Dari data tersebut
hanya mengalami peningkatan sebesar 1,27% dari tahun 2017.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian adalah studi analitis dengan
dua (2) variabel. Variabel pertama adalah realisasi penerimaan pajak sebelum
dibentuknya UPT Pelayanan Pajak dan setelah dibentuknya UPT Pelayanan Pajak
sedangkan definisi operasionalnya adalah jumlah penerimaan pajak terhadap total
target pajak yang telah ditetapkan dengan pengukuran untuk mengetahui rasio
realisasi penerimaan pajak dengan membandingkan sebelum dan sesudah
dibentuknya UPT Pelayanan Pajak. Kemudian variabel kedua adalah kualitas
pelayanan pajak sebelum dan setelah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Pajak dengan definisi operasional untuk mengetahui kualitas pelayanan
yang merupakan mutu unjuk kerja pelayanan pajak kepada masyarakat. Indikator
penelitian adalah sebelas (11) pajak daerah dan dimensi kualitas pelayanan yaitu
kehandalan (realiability), daya tanggap (responsiveness), keyakinan (assurance),
empati (emphaty), dan berwujud (tangibles) dengan pengukuran menggunakan
skala likert. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
dokumentasi yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Lubuklinggau dari
tahun 2016 – 2019 dan metode kuesioner dengan responden penelitian sebelas
(11) Objek Pajak daerah yang terdiri dari 104 responden. Metode analisis untuk
mengetahui efektivitas pembentukan UPT Pelayanan Pajak Daerah dalam
meningkatkan realisasi penerimaan dan kualitas pelayanan pajak menggunakan
uji t berpasangan ( Paired Sampel t- Test).
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) realisasi penerimaan pajak
di Kota Lubuklinggau mengalami peningkatan setelah dibentuknya UPT
Pelayanan Pajak, (2) pembentukan UPT Pelayanan Pajak di Kota Lubuklinggau
efektif dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah Kota
Lubuklinggau, (3) kualitas pelayanan pajak di Kota Lubuklinggau tidak begitu
meningkat setelah pembentukan UPT Pelayanan Pajak dan (4) pembentukan UPT
Pelayanan Pajak di Kota Lubuklinggau tidak efektif dalam meningkatkan kualitas
pelayanan pajak di Kota Lubuklinggau.
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa
pembentukan UPT Pelayanan Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah dalam hal peningkatan realisasi penerimaan pajak sudah cukup baik akan
tetapi dari segi dimensi kualitas pelayanan dalam memberi pelayanan pajak
kepada masyarakat masih perlu pembenahan baik itu kemampuan sumber daya
manusianya maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Kata Kunci: Efektivitas, Pembentukan UPT, Realisasi Pajak, Kualitas Pelayanan.