PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ditentukan oleh beberapa
faktor, salah satunya adalah karakteristik daerah. Karakteristik pemerintah daerah
merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah
dan membedakannya dengan daerah lain (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011).
Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan menggambarkan
karakteristik pemerintah daerah (Aziz, 2016). Karakteristik pemerintah daerah
ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang terdapat
perbedaan dengan daerah lainnya (Suryaningsih dan Sisdayani, 2016).Pemerintah
daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang
dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Abdullah &
Febriansyah, 2015). Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung
pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan daerah menggali PAD akan
mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut (Julitawati et al.,
2012). Apabila pemerintah mampu meningkatkan PAD maka otomatis belanja
daerah yang dibebankan pada APBD kabupaten/kota akan mampu diakomodir
sesuai kebutuhan yang ada. Menurunnya indeks fiskal beberapa pemerintah
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pada periode tahun 2017 - 2018.
Selain itu, rasio efesiensi pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang mengalami
fluktuatif pada periode tahun 2014 – 2016 dan rasio pertumbuhan yang
mengalami penurunan (Yustanti, 2017).
Mengingat terdapatnya perbedaan karakteristik kinerja keuangan pemerintah
daerah pada 9 Kabupaten 1 Kota di Provinsi Bengkulu yang tercermin adanya
perbedaan total aset, PAD, DAU dan Belanja Daerah dan masih rendahnya
kapasitas fiskal, maka rumusan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini
adalah apakah karateristik pemerintah daerah yang menggunakan variabel ukuran
pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada
pemerintah pusat, dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan pada pemerintah
daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu untuk periode tahun 2011 hingga
2018?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh ukuran pemerintah daerah,
tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan belanja daerah
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data penelitian bersumber dari data
sekunder yang diperoleh dari laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, mulai tahun 2011 hingga tahun
2018.Gunamenyamakanukuranditransformasikandalambentuklogaritma natural
viii
(Ln). Data penelitian diolah menggunakan analisis regresi berganda dengan
pendekatan data panel. Program komputer yang digunakan adalah e-views 9 for
Windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ukuran pemerintah daerah tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Bengkulu; (2) Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu; (3) Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu. Hal ini berarti bahwa partisipasi pemerintah pusat semakin besar, akan
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah; dan (4) Belanja daerah
berpengaruh positifdan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa peningkatan belanja
daerah akan meningkatkankinerja keuangan pemerintah daerah.
Dari kesimpulan penelitian, saran konstruktif yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut: (1) Pemerintah daerah harus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan
pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kekayaan daerah, sehingga memiliki
kemampuan berotonomi dengan baik; (2) Belanja daerah difokuskan pada belanja
modal seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan,
transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan
daerahnya (3) Belanja hibah dan belanja sosial yang mendorong peningkatan
pendapatan pelaku ekonomi (masyarakat) sehingga mampu meningkatkan
kemampuan pajak dan retribusi, sehingga PAD semakin meningkat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Ukuran pemerintah daerah, Kekayaan daerah, Ketergantungan
daerah, Belanja daerah dan Kinerja keuangan daerah