ANALISIS MANAJEMEN ASET DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pengelolaan aset negara merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengelolaan aset
Negara dimulai dengan diterbitkannya UU Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, yakni pada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki
fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan negara guna mendorong optimalisasi
penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan aset negara dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamanan fiscal sustainability.
Penelitian ini bertujuan menganalisis inventarisasi, legal audit penilaian dan
optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara. Responden penelitian adalah pengurus aset di Kabupaten Bengkulu
Utara yang berjumlah 117 orang. Penelitian ini adalah penelitian survei untuk melakukan
identifikasi dan menggambarkan fenomena sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai
alat pengumpulan data dengan kuesioner, kemudian data yang diperoleh dibahas dan
diuraikan secara sistimatis sehingga diperoleh kesimpulan. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Pelaksanaan inventarisasi aset
milik daerah di Kabupaten Bengkulu Utara sudah dijalankan dengan baik, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Semua aset tetap milik daerah telah dilakukan proses pendataan,
pencatatan dan proses inventarisasi dengan baik. Selanjutnya, aset tersebut telah
diinventarisasi kualitasnya, status penguasaan dan pengelolaannya oleh dinas/ instansi di
Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung upaya
optimalisasi dan pemafaatan aset, sehingga memiliki nilai optimal dalam kegiatan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua, Pelaksanaan legal
audit aset milik daerah di Kabupaten Bengkulu Utara sudah dijalankan dengan baik,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua aset tetap Pemda yang memungkinkan
untuk dilakukan optimalisasi harus mempunyai aspek legal yang jelas berupa
vii
sertifikat atau bukti lain yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Selanjutnya,
Untuk mendukung kelancaran tugas pelaksanaan investigasi dan pengusahaan
status legal audit aset memerlukan alokasi anggaran yang memadai dari
pemerintah, agar semua aset yang ada menjadi jelas status legalitas
kepemilikannya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung upaya optimalisasi dan
pemafaatan aset, sehingga memiliki nilai optimal dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Ketiga, Penilaian aset milik daerah di
Kabupaten Bengkulu Utara sudah dijalankan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Perlu dilakukan proses penilaian terhadap semua aset tetap milik
Pemerintah Bengkulu Utara. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Bengkulu Utara
dilakukan penilaian berdasarkan SPI yang diakui oleh Kemendagri dan
Kementerian Keuangan untuk dimasukan kedalam neraca daerah. Untuk
menghindari kesalahan dalam melakukan penilaian yang menghasilkan justifikasi
nilai aset, maka sebaiknya penilaian terhadap aset dilakukan oleh lembaga penilai
independen yang bersertifikat. Keempat, Optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah
di Kabupaten Bengkulu Utara sudah dijalankan cukup baik. Dalam praktik di lapangan
pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap milik pemda sudah cukup optimal, karena
di beberapa aset seperti aset di beberapa pasar di Kabupaten Bengkulu Utara
masih dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki. Kondisi ini membuat aset
tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Kata Kunci: Inventarisasi, Legal Audit Penilaian Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Tetap Tanah dan Bangunan