PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 144/PDT.P/2016/PNBgl (PT. WIJAYA CIPTA PERDANA) DI PROVINSI BENGKULU

Proses pembubaran perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang
Nomor 40 tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu proses pembubaran
perseroan adalah melalui penetapan pengadilan negeri yang mana gugatan dapat
diajukan oleh kejaksaan yang dalam hal ini bertindak atas nama negara. Sebagai
contoh perseroan terbatas yang dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan
negeri adalah PT. Wijaya Cipta Perdana. PT . Wijaya Cipta Perdana dibubarkan
karena dalam melakukan usaha dan kegiatannya telah melanggar kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu permasalahan yang muncul
apakah penetapan pembubaran PT. Wijaya Cipta Perdana telah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan
bagaimanakah akibat hukum dari bubarnya PT. Wijaya Cipta Perdana terhadap
pihak ke tiga? Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan PT. Wjijaya Cipta
Perdana untuk dibubaran sudah sesuai dengan asas, fakta-fakta persidangan dan
peraturan perseroan terbatas yang berdasarkan kepastian hukum. Keputusan
hakim ini memberikan keputusan yang adil untuk melindungi kepentingan para
pihak yang dirugikan. Setelah ditetapkan oleh hakim bubar, maka perseroan
terbatas berada dalam masa likuidasi, pada saat ini ditunjuk likuidator dalam
melakukan pemberesan harta yang bersisa kepada pemegang saham, tenaga kerja
dan kreditur.
Kata kunci : Pembubaran, Perseroan Terbatas, Penetapan Pengadilan.