PERBANDINGAN KETENTUAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) INDONESIA DENGAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (ICAC) AUSTRALIA

Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama bukan hanya bagi bagsa
Indonesia tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Terus berkembangnya jenis-jenis praktik tindak
pidana korupsi yang berbanding lurus dengan peningkatan angka praktik korupsi
menyebabkan tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa, melintasi
batas negara dan tanpa batas. Pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus sebagai
upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan yaitu komisi pemberantasan korupsi
(KPK). Australia juga membentuk sebuah lembaga independen untuk memberantas korupsi
yaitu independent commission against corruption (ICAC). KPK Indonesia ataupun ICAC
Australia sama-sama memiliki peran dalam memberantas korupsi dan KPK atau ICAC
memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk
membandingkan ketentuan penyidikan tindak pidana korupsi antara komisi pemberantasan
korupsi (KPK) Indonesia dengan independent commission against corruption (ICAC)
Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian
hukum jenis normatif dan bersifat deskriptif. Tulisan ini dibuat menggunakan pendekatan
undang-undang dan pendekatan komparatif. Ketentuan penyidikan yang dilakukan oleh KPK
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang�Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan Penyidikan tindak pidana korupsi oleh ICAC Australia diatur dalam Independent
Commission Against Corruption Act 1988 No 35. Kelebihan dalam ketentuan penyidikan
KPK Indonesia yaitu dijelaskan secara detail mengenai mekanisme selama proses penyidikan
berlangsung, sedangkan kelebihan yang dimiliki oleh ICAC Australia berbeda dengan
Indonesia, ICAC Australia dalam ketentuan penyidikan tidak melibatkan izin manapun untuk
melakukan penyidikan. Kekurangan dalam ketentuan penyidikan KPK Indonesia yaitu
dimana pada saat pelaksanaan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan KPK harus
meminta izin dari dewan pengawas. Kekurangan ketentuan penyidikan ICAC Australia yaitu
tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana proses penyadapan yang akan dilakukan
oleh ICAC Australia. Pembaharuan ketentuan penyidikan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh KPK di masa yang akan datang harus dijelaskan secara tegas apakah harus
izin terlebih dahulu atau hanya lapor saja ke dewan pengawas supaya tidak menimbulkan
keraguan.
Kata Kunci : perbandingan, penyidikan, tindak pidana korupsi, KPK, ICAC