PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK SEGARA

Alokasi dana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan merupakan alokasi pagu anggaran tahun 2019 dalam
bentuk Dana Alokasi Umum ( DAU) tambahan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk
Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Adapun pedoman untuk melaksanakan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan. Untuk di Kota Bengkulu di perkuat dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor
34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Bangkulu. Tahun 2019 adalah
tahun pertama dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa hambatan
yaitu bahwa pada tahap perencanaan melalui rembug warga tidak dapat mengakomodir
seluruh masyarakat sehingga aspirasi yang didapat dari kegiatan ini belum tentu mewakili
keinginan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu tingkat partispasi masyarakat dalam
menghadiri rapat –rapat yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan masih rendah sehingga berpotensi menimbulkan
perbedaan persepsi dan kesalah pahaman di masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengelolaan keuangan Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2019 di tinjau dari aspek akuntabilitas, trasnparantif
dan partisipatif. Sebagai informan adalah Kepala Kecamatan Teluk Segara, Kasi
Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Teluk Segara, Fasilitator Kelurahan, Kepala
Kelurahan, PPK, PPTK, Bendara Pembantu Kelurahan, LPM, dan perwakilan tokoh
masyarakat yang dianggap dapat mewakili dalam penelitian Pengelolaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Penelitian
dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan pengamatan langsung pada pelaksanaan
pengengelolaan keuangan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Teluk Segara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis
penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi,
dimana instrument utama dalam penelitian adalah penelitian sendiri. Sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer dan data skunder yang berkaitan dengan situasi dan
kondisi empiris Pengelolaan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di kelurahan-kelurahan dalam Kecamatan Teluk
Segara Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian survey,
wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan data skunder, yaitu data
yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah dan
akses internet yang dinilai reevan dengan penelitian ini. Adapun analisis data terdiri dari
empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelcamatan Teluk
Segaradan ditinjau dari aspek transparansi adalah sudah cukup transparan. Namun demikian
dalam Perencanaan kegiatan ini melalui rembug warga hanya bisa mengakomodir sebagian
warga sehingga aspirasi yang didapat belum tentu mewakili aspirasi masyarakat secara
keseluruhan, Selanjutnya dari aspek akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Teluk
Segara sudah cukup baik. Dari aspek partisipatif Pengelolaan Keuangan Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Teluk Segara dalam hal kehadiran pada undangan musyawarah atau rapat masih rendah.
Namun dalam hal pelaksanaan kegiatan partisipatif masyarakat sudah cukup tinggi.
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif