AKUNTABILITAS DAN TIMELINESS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DANEU KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

Akuntabilitas menjadi salah satu tuntutan pelaksanaan terhadap organisasi
sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah. Sebuah pemerintahan
dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan tidak
hanya dilihat dari unit terbesar seperti pemerintah pusat namun juga dilihat dari
unit terkecil yaitu pemerintahan daerah dan pemerintah desa. Akuntabilitas
merupakan salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa hal ini tercantum
pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas
pemerintah desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam
melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah
keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Dana Desa merupakan salah
satu komponen di dalamnya sedangkan ketepat waktuan adalah bahwa informasi
harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk
membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas
Kabupaten Lebong didasarkan pada fenomena yang terjadi di Desa Daneu
Kecamatan Lebong Atas. Fenomena yang peneliti temukan tersebut adalah adanya
ketidaktepat waktuan dalam menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap
III Tahun 2019 Penelitian ini memperoleh hasil bahwa :
1. Pengambilan kasus di Desa Daneu mengenai keterlambatan yang terjadi
pada tingkat Kecamatan Lebong Atas menjadi satu fokus penelitian ini.
2. Penerapan konsep-konsep mengenai akuntabilitas dalam proses
pelaksanaan penelitian difokuskan pada konsep Akuntabilitas dan
PermendagriNo 20 Tahun 2018 dan juga melihat penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan sekarang.
3. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dimana informan
terdisi dari 3 dan pelaksanaan penelitian mulai dari tanggal 04 Februari
hingga 18 Februari 2020, untuk analisis data terdiri dari tuga tahap, dan
keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.
4. Tahap pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Desa Daneu sudah
memenuhi asas partisipatif dan akuntabel, hal ini dibuktikan dengan
koordinasi yang baik antar Kepala Desa dengan masyarakat sehingga
semua elemen didalam Desa saling bekerjasama menyukseskan tahapan
pengelolaan keuangan Desa, aktif dalam pengelolaan keuangan Desa,
keterbukaan informasi kepada masyarakat desa, menaati peraturan
peraturan yang berlaku. Laporan-laporan yang berkaitan dengan Dana
11
Desa. Hal ini menyebabkan Desa dapat melakukan pencairan tahap
selanjutnya.
5. Adanya keterlambatan pada tingkat kecamatan, yang terjadi karena
kurangnya koordinasi atau kurang terbukanya antara Kades dengan BPD,
sehingga menyebabkan Desa Daneu belum baik pada tingkat administrasi
aparat desa secara teknis. Hal lainnya yaitu dalam hal biaya pengerjaan
sehingga berdampak pada proses pengelolaan keuangan desa.
6. Implikasinya jika ketidak tepat waktuan dalam Penyampaian Laporan
Keuangan dilakukan maka untuk proses pencairan dana tahap selanjutnya
tidak bisa dilakuka
Kata kunci: Dana Desa, akuntabilitas, pertangungjawaban