ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 818 K/PDT/2017 TENTANG PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH

Problematika sengketa pertanahan dari waktu ke waktu mengalami
peningkatan baik kwalitas maupun kwantitas permasalahnnya. Penyebabnya
dikarenakan kebutuhan penggunaan tanah yang semakin kompleks, sementara
ketersediaan tanah sangat terbatas Rumusan masalah yang di ambil 1.Apakah
yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang
Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Nomor 818 K/Pdt/2017? 2.Apakah akibat
hukum yang ditimbulkan dari Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 818
K/Pdt/2017 Tentang Pembatalan Hak Milik Atas Tanah? penulis dalam
menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library
Research), Kesimpulan yang penulis dapatkan1. Pertimbangan hukum Hakim
Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Nomor 818
K/Pdt/2017 yang pada pokoknya pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang
menitik beratkan pada putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bengkulu
dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Nurjimin alias
Jimin tersebut harus ditolak, sehingga para Pemohon kasasi dan Termohon kasasi
harus menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang sudah berkekuatan
hukum tetap. 2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 818
K/Pdt/2017 Tentang Pembatalan Hak Milik Atas Tanah, yaitu: a. Para pihak harus
menjalankan putusan pengadilan Tinggi Bengkulu yang sudah berkekuatan
hukum tetap secara sukarela, dan apabila pihak tidak menjalankan putusan
tersebut, maka dapat dilakukan eksekusi dengan membuat surat permohonan yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Arga Makmur. b. Pihak Tergugat I (BPN
Arga Makmur) dan pihak terkait bisa mengajukan permohonan pembatalan dan
perubahan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena merupakan
kewenangan PTUN. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN mengenai Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara.
kata kunci: akibat hukum, Hak milik, Tanah