KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI LAPANGAN USAHA DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SELUMA PROPINSI BENGKULU

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh
seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap
daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan
daerahnya. Di sisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep
otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah
dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Dengan adanya otonomi daerah
pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.
Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun
saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait PAD dan
dana transfer dikarenakan adanya remunerasi, kenaikan gaji pegawai, tunjangan
pegawai daerah, dan skema dana perimbangan. Tujuan dilakuan penelitian adalah
untuk menganalisis pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)
terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.
Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel (pooled data) di
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dari tahun 2010-2016 adalah Random
Effects. Secara parsial dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai
pengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota
Provinsi Bengkulu. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil tidak
signifikan mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.