PENGISIAN JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BUMI WARAS, DESA PENGGAWA V TENGAH, DAN DESA WAY SINDI DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN KEWENANGAN DESA MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga
perwujudan demokrasi di desa yang memiliki kedudukan dan fungsi yang
strategis sebagai wakil rakyat desa di pemerintahan desa untuk kemudian turut
serta merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa, dan pengawasan
terhadap kinerja Kepala Desa dan juga yang tak kalah penting BPD juga
mempunyai peran sebagai lembaga yang berperan dalam memelihara hubungan
dan komunikasi baik antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Berkaitan
dengan itu maka pengisian anggota BPD haruslah kemudian benar-benar
diperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip baik di Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan Desa dan aturan turunan
lainnya yang secara tegas mengamanatkan bahwa dalam pengisian jabatan
anggota BPD haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan
mengutamakan partisipasi masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi kepustakaan, dan wawancara. Penelitian menyebutkan
bahwa dalam pengisian jabatan anggota BPD sudah sesuai dengan Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa di banyak daerah masing-masing dalam pengisian
jabatan anggota BPD berbeda- beda mengenai pengaturan dan mengalami
dinamikanya masing-masing. Di samping itu dari segi pilihan yang ideal dalam
pengisian jabatan anggota BDP adalah dengan menggunakan sistem pemilihan
secara langsung yang akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga BPD dan diyakini dibandingkan dengan sistem pemilihan secara
musyawarah perwakilan, pemilihan dengan sistem pemilihan secara langsung
lebih banyak mendapat respon positif masyarakat karena sistemnya lebih
transparan dan terlebih membuka partisipasi masyarakat dalam hal pemilihan
anggota BPD.
Kata kunci :Pengisian Jabatan, Badan Permusyawaratan Desa.