STUDI EVALUATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Masalah umum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengjkulu Utara dalam pengangkatan Guru Bantu
Daerah. Penelitian difokuskan pada: (1) Apakah pengangkatan Guru Bantu
Daerah Kabupaten Bengjkulu Utara sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah (2)
Bagaimanakah mekanisme dan prosedur pengangkatan Guru Bantu Daerah di
Kabupaten Bengkulu Utara. (3) Apakah terjadi permasalahan–permasalahan
dalam pengangkatan Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. (4)
Bagaimana solusi mengatasi permaslahan-permasalahan pengangkatan Guru
Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah
daerah dalam pengangkatan Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara
dan secara Khusus bertujuan untuk : (1) Mengevaluasi kebijakan pengangkatan
guru bantu daerah sesuai dengan kebutuhan sekolah. (2) Mengevaluasi
mekanisme dan prosedur pengangkatan guru bantu daerah di Kabupaten Bengkulu
Utara. (3) Mengevaluasi permasalahan–permasalahan yang terjadi dalam
pengangkatan Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. (4) Mengevaluasi permasalahan-permasalahan kebijakan pengangkatan Guru Bantu
Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.
Rancangan penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan
kualitatif. Subjek penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka
pengangkatan Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara yang sumber
data utama adalah dokumentasi dan data-data yang diperoleh dari subyek
pendukung di antaranya adalah Kabid Pembinaan Ketenagaan Diknas Kabupaten
Bengkulu Utara, Kasi pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah dan
Guru Bantu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan pemenuhan guru
melalui Guru Bantu Daerah (GBD) merupakan hasil analisis yang cukup panjang,
melalui Bupati, Kepala Dinas dan pejabat teknis lainnya pada bidang Dispendik
Staf-staf lainnya dilibatkan pada saat pengumpulan data untuk dianalisis dan hasil
program yang telah final yang disampaikan dalam rapat yang berbentuk siap
untuk dilaksanakan. (2) Mekanisme dan Prosedur pengangkatan Guru Bantu
Daerah (GBD) dilakukan cukup panjang, mulai analisis kebutuhan, Koordinasi
dengan Bupati dalam hal penyediaan Dana Daerah untuk memenuhi kebutuhan
guru, selanjutnya Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas yang sudah bersifat
operasional, termasuk didalamnya tentang Mekanisme dan Prosedur
pengangkatan Guru Bantu Daerah (GBD). (3) Mekanisme dan prosedur rekrutmen
Guru Bantu Daerah (GBD) di Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan dengan
baik, mulai dari pengangkatan, evaluasi dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) ulang (4) Guru Bantu Daerah (GBD) merupakan solusi atas kekurangan guru yang
disebabkan Pemerintahan Pusat tidak melakukan penerimaaan formasi CPNS.
Penentuan tindakan-tindakan untuk masa depan sebuah daerah dituangkan
dalam suatu dokumen yang dikenal dengan rencana pengembangan jangka
menengah (RPJM), mekanisme dan Prosedur pengangkatan ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, yang dimulai dengan analisis kebutuhan,
menetapkan formasi dan sekolah, pendaftaran, tes administrasi, tertulis dan
wawancara. Hal ini sesuai dengan kajian bahwa kebijakan bersifat komprehensif,
artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Selain Surat Perjanjian Kerja (SPK)
yang telah memuat sangsi-sangsi dan belum adanya Fakta Integritas yang
mengikat terutama masalah penempatan tugas dan kepindahan.
Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah diwilayah
kabupaten Bengkulu Utara masih kekurangan guru, untuk memenuhi kebutuhan
guru di Kabupaten Bengkulu Utara telah dipenuhi antara lain melalui
pengangkatan GBD, yang dimulai dengan analisis kebutuhan, penetapan
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Mekanisme dan Prosedur pengangkatan GBD
sejak tahun 2015 dan belum diperbaharui rencana operasionalnya. Secara khusus
juklak dan juknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara hingga
sekarang masih berlaku. Permasalahan-permalahan yang timbul dalam
pengangkatan GBD adalah masalah GBD pindah tugas sehingga perlu diatur lebih
lanjut dengan prosedur yang lebih mengikat dan sangsi yang jelas. Solusi untuk
menyelesaikan hambatan pengangkatan GBD diperlukan fakta integritas, sehingga masalah kepindahan Guru Bantu Daerah (BGD) dapat ditekan seminimal
mungkin.
Beberapa saran yang diajukan berdasarkan pembahasan dan simpulan
penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pengangkatan Guru Bantu Daerah
(GBD) di Kabupaten Begkulu Utara untuk mencapai standar nasional pendidikan,
perlu peningkatan di berbagai aspek yang berkenaan dengan pengangkatan
tersebut. (2) Mekanisme dan Prosedur pengangkatan Guru Bantu Daerah (GBD)
perlu diperbaharui sesuai dengan konteks kekinian, analisis kebutuhan yang valid,
sehingga membuahkan kebijakan yang tepat sasaran. (3) Pejabat yang berwenang
terhadap GBD, perlu memiliki integritas yang tinggi, sehingga kepindahan Guru
Bantu Daerah (GBD) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang
sebenarnya. (4) pemerintah hendaknya membuat regulasi yang mengikat dan
sangsi yang tegas terhadap Guru Bantu Daerah (GBD)