TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBATALAN PRODUK AKTA JUAL BELI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2082 K/Pdt/2017 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PPAT )

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum
yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual
Beli (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2082 K/Pdt/2017), serta untuk
menganalisis tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap
pembatalan Akta Jual Beli yang dibuatnya secara melawan hukum berdasarkan
putusan Hakim (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2082 K/Pdt/2017).
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis
pendekatan peraturan perundang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa
bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli adalah prosedur dan persyaratan
pembuatan Akta Jual Beli yang bertentangan dengan Peraturan Perundang�Undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak
tertentu. Terhadap Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pembuat Akta Tanah (PPAT)
secara melawan hukum, melalui putusan pengadilan Akta Jual Beli tersebut
“Batal demi hukum”. Tanggung jawab Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap
pembatalan Akta Jual Beli yang dibuatnya secara melawan hukum berdasarkan
putusan Hakim adalah tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi.
Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab, PPAT, Akta Jual Beli