PELAKSANAAN REFORMASI BIROKASI KETATALAKSANAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kemenkumham
Bengkulu sangat diperlukan untuk mewujudkan salah satu cita-cita negara
sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan
mendeskripsikan pelaksanaan reformasi birokrasi ketatalaksanaan pada kantor
wilayah Kemenkumham Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan menganalisis
hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ketatalaksanaan pada Kantor
Wilayah Kemenkumham Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan reformasi birokrasi ketatalaksanaan pada
Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu telah dilaksanakan untuk kebutuhan
Reformasi Birokrasi. Kedua, terdapat hambatan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi ketatalaksanaan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, yaitu:
belum ada peraturan perundang-undangan teknis dan Standar Operasi Prosedur (SOP)
serta terbatasnya sarana prasarana dan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM). Dengan menetapkan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
landasan hukum solusi tercapainya efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas- tugas
aparatur birokrasi pemerintah.
Kata Kunci : Reformasi, Birokrasi, Ketatalaksanaan, Pemerintah.