PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK BRI UNIT TEDUNAN KABUPATEN SELUMA

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas
dan lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur dalam
perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di Bank BRI Unit Tedunan
Kabupaten Seluma, serta bagaimana upaya bank dalam pemberian kredit apabila
terjadi kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian
hukum empiris dengan pedekatan sosio legal research. Metode pengumpulan data
meliputi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa.
1) perlindungan hukum bank selaku kreditur dalam perjanjian KUR ialah dengan
melakukan berjanjian kredit yang berisi pengakuan hutang, didasarkan pada Pasal
1131 KUHPerdata, serta adanya jaminan yang diminta oleh pihak bank kepada
debitur sebagai upaya dalam penerapan prinsip kehati-hatian, serta bentuk
perlindungan hukum bank melalui pengalihan resiko kepada pihak ketiga PT.
Askrido dan Perum Jamkrido sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
plafond sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keungan
22/PMK.05/2010 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. 2) Upaya
bank dalam menyelesaikan kredit macet yaitu dengan cara penjadwalan kembali
(resheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali
(restructuring), penagihan terus menerus oleh pihak bank dengan cara
kekeluargaan, serta bank mengusahakan dengan membantu menjual jaminan
secara dibawah tangan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bank Kreditur, Perjanjian KUR