EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH GUBERNUR

Evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan bentuk
kewenangan dekosentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur.
Eevaluasi dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan berlaku mengikat umum.
Pusat secara berjenjang melakukan penilaian, pengujian bahkan penolakan terhadap
rancangan perda tersebut. Dalam prakteknya evaluasi masih menimbulkan kompleksitas
permaslahan yang berdampak pada kepastian hukum, khususnya kepentingan hukum
pemerintah daerah kabupaten/kota. Bagaimana pelaksanaan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Gubernur dan Apa yang
menjadi kendala pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Oleh Gubernur merupakan permasalahan dalam penelitian
ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), sedangkan
analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pembahasan menujukan bahwa
pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah
dan retribusi daerah oleh Gubernur dlihat dari peran dan kewenangan kelembagaan
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi kalau dilihat dari sisi
tata cara dan waktu yang diatur dalam pelaksanaannya belum efektif dan belum
memberikan kepastian hukum. Kendala atau hambatan dalam evalauasi Rancangan
Perda kabupaten Kota adalah tidak efektifnya pengawasan berjenjang dan ketepatan
waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sering
terlampaui.
Kata Kunci : Evaluasi, Raperda, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur.