PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI POLRES BENGKULU

Penipuan CPNS, semakin sering terjadi, karena bagi mayoritas penduduk
menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Instrumen hukum acara
pidana dan sistem pemidanaan secara formal mengatur proses penyelesaian
perkara pidana. Diketahui dalam praktik digunakan sebagai alat represif saja.
Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif
merupakan penyelesaian yang mampu menembus ruang hati para pihak yang
terlibat. Pelaksanaan Restorative Justice diterapkan dengan proses perdamaian
antara pelapor dan terlapor. Atas dasar perdamaian, penyidik menindaklanjuti
dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkara.
Pendkatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Jenis
Penelitian penelitian hukum deskriptif. Lokasi penelitian Polres Bengkulu.
Sumber Data Primer dan Skunder. Tujuan Penelitian menganalisis pelaksanaan
dan hambatan pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana
penipuan penerimaan CPNS di Polres Bengkulu. Kesimpulan pelaksanaan
Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan CPNS
dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana. Hambatan kurangnya personel Reskrim Polres Bengkulu yang menangani
kasus penipuan, kurang kesadaran hukum masyarakat untuk ikut menjadi saksi,
sulit menemukan bukti. Saran Diharapkan menambah penyidik.
Kata Kunci : Restorative Justice, Penipuan, CPNS